tabrani rab

Cagub dan Cawakot

Tabrani Rab

Riaupos > November 14, 2010

Darimana Anda membaca seorang akan jadi calon gubernur (cagub) atau calon wali kota (cawakot)? Jawabnya mudah. Kalau gambarnya di situ-situ saja dan tidak dipindah-pindah alamat jadi cagub atau cawakot. Calon wali kota akan bersih, sebab pemilihan tinggal 2 bulan lagi, bagaimana calon gubernur? Inilah yang susah. 

Sementara dipasang gambar Herman oke, gambar Firdaus oke juga. Datang lagi  Nasrun ditempel juga gambarnya besar tuu di depan MAN 2. Ini bertahan tapi yaa sikit lagi hilang. Datang pula Bupati Inhil, gambarnya sih boleh tapi tiga hari sudah ditempel dengan kain hitam, entah siapa yang menempel tak tahu.

Entah untuk keberapa kalinya mutasi dilakukan di seputar Pemerintah Provinsi Riau. Tentu saja pidato gubernur pun menyatakan mutasi hal yang biasa saja. Yang dimutasikan pun ada yang hilang dari peredaran, ada yang berganti tempat, yang paling tak enak tentulah yang hilang dari peredaran. Kelihatannya mutasi ini seperti mutasi Melayu juga, sebentar cocok, sebentar cabut.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Wan Syamsir Yus mewakili Gubernur Riau HM Rusli Zainal melantik dan mengambil sumpah para pejabot eselon II, III dan IV yang mendapatkan jabatan baru. Pejabat yang dilantik dan disumpah Selasa (9/11) malam itu berjumlah 230 orang. Menurut Syamsir Yus, tugas berat yang harus diemban itu antara lain mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012, dan mempercepat realisasi program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih belum maksimal. Selain itu juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan, peningkatan infrastruktur, mempertahankan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Semua ini menjadi tugas bagi para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya ini,” ungkap dia. Dia mengatakan, amanah yang diberikan kepada pejabat yang baru dilantik bukanlah merupakan bebas, melainkan amanah dan kepercayaan pimpinan yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang dimaksud. Proses perpindahan posisi di beberapa satker menurutnya merupakan upaya mendukung program reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Kondisi itu tentunya dapat terwujud dengan kualitas aparatur negara yang handal dan bertanggung jawab.

Memang tidak ada yang istimewa atau perubahan drastis dalam mutasi kali ini, khususnya untuk pejabat eselon II. Sebanyak 15 pejabat di eselon II yang dimutasi hanya mengalami pertukaran posisi dan promosi.

Satu-satunya pejabat baru yang dipromosi adalah mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal yang diplot sebagai kepala inspektorat. Hal lain yang terasa unik adalah kembalinya HM Wardan menjabat posisi Kepala Dinas Pendidikan setelah beberapa waktu menjabat Kepala BMP Bangdes. Tak heran jika usai pelantikan, beberapa pejabat eselon II yang dimintai tanggapan tampak memberikan jawaban seadanya. Tengku Dahril misalnya ia menganggap biasa-biasa saja mutasi  kali ini dan tak ada yang luar biasa. Demikian pula dengan  mantan Kepala Dinas PU Firdaus MT yang menempati pos baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana “Sebagai pegawai negeri saya tentu mengikuti aturan saja. Jadi bagi saya biasa-biasa saja”.

Sedangkan mantan Kadisdik Riau Irwan Effendi saat dijumpai di pintu keluar ruangan pelantikan sambil berjalan meninggalkan ruangan mengucap kata innalillahi sambil tertawa  dan meninggalkan ruangan itu. Penempatan kembali Wardan sebagai kepala Dinas Pendidikan memang menimbulkan pertanyaan. Karena sebelumnya Wardan sudah pernah menempati posisi tersebut. Bisa jadi gubernur menilai Wardan saat menjabat Kadis Pendidikan dulu cukup baik. Sehingga gubernur kembali mempercayakan posisi strategis tersebut atau mungkin pertimbangan lain, entah apa kita pun tak tahu. Tampuk kekuasaan di masa depan dapat kita ramalkan hanya berbagi jabatan dan rezeki adalah sama bahayanya, karena tak menetes pada rakyat banyak yang tetap bergelut dengan kemiskinan dan tidak pula tercurah pada pendidikan yang akan mendewasakan daerah ini.

Sebuah situs berita menulis “Sejumlah kalangan mencurigai mutasi pejabat eselon II Pemprov Riau bermuatan politis, namun Ketua DPRD Riau Johar Firdaus menepisnya dan mengimbau masyarakat tak mengkedepankan kecurigaan”. Mutasi merupakan hal yang wajar dilakukan dan itu adalah hak prerogatif gubenur yang tidak dapat diganggu dan dicampuri. Kenapa mutasi dilakukan setelah pengesahan APBD dan menjelang Pemilukada? Johat juga membantah jika hal itu telah dilakukan kepada Firdaus MT yang telah dimutasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Badan Penanggulan Bencana. Dimana ada wacana Firdaus akan ikut dalam bursa calon wali kota Pekanbaru, sehingga Firdaus diposisikan pada badan yang tidak memiliki anggaran. “Itu adalah hak dari pada gubenur, yang bahasanya keputusan yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Begitu juga kami, dewan tidak memiliki hak untuk itu. Kalau ada, bertambah nanti tugas dewan,” jelas Johar.

Sumber daya alam di Riau ini telah terkuras habis, sementara membludaknya penduduk dan membanjirnya pendatang menyebabkan Riau memerlukan penanganan pemerintahan yang lebih baik. Itu pulalah yang tidak kita miliki sementara dalil yang telah digariskan, bahwa profesi terkubur oleh mutasi menyebabkan tulisan ini pertu kita turunkan. Apapun idola yang ingin kita bentangkan wawasan 2020 maupun menggantungkan cita-cita di langit, satu hal yang kita lupakan, kita tidak berakar ke bumi. Ya, tapi sudahlah mutasi ini hal yang biasa-biasa saja. Semuanya biasa saja.

Entah berapa puluh kali mutasi ini terjadi di Riau, tapi anehnya nasib rakyat Riau begitu juga. Lebih dari 55 persen di bawah ambang kemiskinan dan tema ini jugalah yang menjadi pidato petinggi-petinggi dan sekaligus menjadi tangisan  rakyat kecil. Lantak dikaulah, ape nak ati buat. Kata pepatah, “batang padi tecuat, telo tegantung”, ape nak ati dibuat, rakyat menanggung gung…gung… gung.***