tabrani rab

Surat Cucuk Cabut

Tabrani Rab

RIAUPOS > FEBRUARY 20, 2011

Dulu kita mendengar bahwa teori orang Arab dengan sedekah yang dikembangkan oleh pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dengan subsidi Rp100.000 per bulan. Secara auditing tentulah dana yang Rp100.000 sebulan inipun harus diikuti ke mana dana sedekah ini larinya, jangan-jangan untuk main judi atau main perempuan. Belum juga lagi puas pemerintah mengembangkan lagi teori ekonomi namanya Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Akibat kenaikan BBM adalah dua dana. Yang pertama dana yang diberikan pada keluarga miskin ada pula yang meninggal dan ada pula RT yang kena bunuh, ini namanya Subsidi Langsung Tunai (SLT), walaupun belum ada dana mati, karena antri, namun pemerintah telah pula memikirkan subsidi untuk sekolah akibat kenaikan  BBM. Dana ini disebut dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) yang terbagi atas dua; Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Yang tak ada dana untuk kompensasi membeli supermi dan dana naik oplet. Nah, sekarangpun ada pula namanya dana hibah. Walaupun tidak ada dalam buku ekonomi, namun pemerintah Pekanbaru tetap melangkah pasti.

Rasanya penyakit pening kepala saya kambuh ketika membaca “Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Amrul Muchtar, mengatakan sebanyak 45 anggota DPRD akan mendapat dana hibah sebesar Rp9 miliar. Dana hibah tersebut bersumber dari APBD Pekanbaru. Masing-masing anggota dewan mendapatkan dana hibah sebesar Rp200 juta. Dana tersebut, lanjutnya diperuntukan membantu konstituen anggota dewan dan dana penjaringan aspirasi masyarakat”. Pencairannya harus terlebih dahulu mengajukan proposal. “Hingga pertengahan Februari ini, sudah ada sekitar 67 proposal bantuan yang bersumber dari dana hibah anggota DPRD yang masuk. Mayoritas dari kelompok tani atau juga kelompok usaha dan organisasi”, jelasnya. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah itu langsung kepada masing-masing anggota DPRD. Apakah dana hibah tersebut digunakan sesuai dengan proposal yang masuk ke Bagian Kesra atau tidak.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Syahril langsung bereaksi keras atas publikasi Pemko Pekanbaru mengenai jumlah proposal rekomendasi dewan. Ia pun memerintahkan stafnya untuk menarik semua proposal yang direkomendasikannya. “Sekarang juga akan saya tarik semua proposal yang berasal dari rekomendasi saya,” ucap Syahril. Ia pun langsung memanggil staf dewan agar proposal atas rekomendasinya ditarik dari Pemko Pekanbaru.

Siang itu, politisi Golkar ini menumpahkan kekesalannya kepada wartawan atas tindakan Pemko Pekanbaru  yang mempublikasikan sepihak proposal rekomendasi dewan. Sedangkan proposal dari pihak Pemko sendiri tidak dipublikasikan sama sekali.

“Saya tidak marah. Justru saya kesal dan kecewa kenapa proposal kita saja yang dipublis. Mereka (Pemko Pekanbaru) yang paling banyak. Kalau mau fair, ya semua harus dipublikasikan. Jangan hanya anggota dewan saja,” kata Syahril.

Kabag Kesra Sektariat Kota Pekanbaru, Amrul Mukhtar mengatakan, saat ini ada 119 proposal milik 10 anggota dewan yang diserahkan ke Pemko Pekanbaru. Proposal tersebut merupakan rekomendasi dewan yang merupakan milik organisasi kepemudaan (OKP) ataupun lembaga lainnya. Dari jumlah tersebut, Syahril menempati posisi pertama yang paling banyak proposal, yakni 61 buah. Posisi kedua disusul Wahyudianto sebanyak 14 proposal, Kamaruzaman 9 proposal, Desmianto 7 proposal, Dadang Antoni 5 proposal, Syamsul Bahri 5 proposal, Masni Ernawati 5 proposal, Said Zohrin 5 proposal, M Navis 5 proposal dan Zaidir 4 proposal.
Proposal yang merupakan hasil rekomendasi dewan ini untuk mengambil dana hibah yang dianggarkan tahun ini dalam APBD Pekanbaru. Jumlahnya Rp60 miliar. Dari jumlah tersebut, nilai dana hibah yang diperuntukkan untuk proposal rekomendasi dewan hanya Rp9 miliar saja. Sisanya, milik Pemko Pekanbaru. Inilah yang membuat Syahril meradang.

Beda hal dengan Wahyudianto. Ketua komsisi I ini hanya tersenyum ketika dikonfirmasi. “Inilah masalahnya sekarang. Padahal proposal itu hanya rekomendasi saja. Belum tentu cair. Kita juga tidak enak dengan konstituen kita. Tak diberikan rekomendasi susah nantinya,” ucap politisi Golkar ini.

Nah, sekali lagi tak dapat diverifikasi apakah sedekah itu bernama Dana Hibah, Subsidi Langsung Tunai (SLT), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM IP) dan entah apa lagi termasuk dana hibah ini. Kalau hanya sedekah pahala yang kita harap, tak usahlah pakai tim monitoring segala lagi, sebab anggota dewan inipun sudah disumpah waktu pengangkatan dulu. Serahkan sajalah pada Rakib dan  Atib atau Kiraman  Katibin alias berprasangka baik sajalah. Membaca surat kabar hari ini Ujian CPNS untuk Riau Diragukan Hasilnya. Jangan-jangan  karena rekomendasi itu…….***