Minggu, 20 Februari 2011

tengku dachril

Nuklir untuk Kesejahteraan
Tengku Dachril
RIAUPOS > FEBRUARY 20, 2011

Setiap kali kita mendengar kata nuklir disebutkan yang selalu terbayang dalam ingatan  kita hanyalah bom atom yang maha dahsyat bahayanya. Apalagi bagi orang-orang yang pernah tinggal di Hiroshima atau Nagasaki, pastilah yang teringat baginya hanyalah kedahsyatan bom atom yang meluluh-lantakkan kedua kota itu.  
Seorang anak yang sedang berdiri di depan rumahnya  menggenggam segelas minuman, tiba-tiba meleleh seluruh jasatnya, sehingga tinggallah seonggok tulang dengan  tengkorak kering di atasnya, dan tulang jari yang sedang menggenggam gelas tadi   terbenam ke dalam gelas yang mencair. Hampir seluruh kota menjadi puing-puing yang berserakan.  Sungguh dahsyat teknologi hasil karya cipta manusia itu kalau hanya sekadar untuk membunuh antara sesamanya.

Namun di dalam Alquran Allah telah berfirman “bahwa tidak ada suatu zat pun yang dia ciptakan sia-sia tanpa ada manfaatnya  bagi kehidupan umat manusia. Hanya manusia yang ariflah yang mampu memanfaatkan segala  hasil karya cipta Allah itu untuk kesejahteraan hidup  manusia”. Ternyata teknologi nuklir pun sebenarnya sangatlah bermanfaat bagi kehidupan umat manusia dan kita bersyukur ternyata Indonesia telah berhasil menguasai teknologi nuklir itu secanggih apapun melalui Badan Tenaga Nuklir  Nasional (Batan). Hal inilah yang disampaikan oleh Dr Taswanda Taryo, Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir, beberapa hari yang lalu di Masjid Agung An-Nur  dan dalam rapat teknis Balitbangda se-Riau baru-baru ini di Pekanbaru.

Salah satu hasil kajian yang berhasil dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah teknologi pangan. Mereka mampu meningkatkan produksi hasil pertanian, peternakan, perikanan dan juga  perkebunan. Ternyata radiasi tenaga nuklir mampu mempertinggi hasil tanaman, memperpendek umur, memperpendek tinggi  tanaman dan tahan terhadap hama dan penyakit. Beberapa jenis padi unggul telah dihasilkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional ini antara lain, varietas padi Diah Suci/2004, Mira-1/2006 dan Yuwono dengan produksi di atas 9 ton per hektare. Mereka juga menemukan varietas kedele Mutiara-1 dengan produksi 4,06 ton per hektare untuk satu kali tanam. Mereka juga bisa mempercepat proses pertumbuhan ternak dengan memberi nutrisi berupa multinutrien Molasses Block (UMMB), sehingga pertumbuhan ternak sapi menjadi lebih cepat serta memperlama masa simpan ikan olahan dari beberapa bulan saja menjadi lebih dari satu tahun.

Teknologi nuklir ternyata bukan saja berguna untuk meningkatkan mutu pangan, melainkan juga sangat berguna dalam bidang kesehatan, bidang air, bidang industri dan juga bidang energi. Pada hari ini, Provinsi Bangka Belitung sudah menjalin kerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk melakukan kajian persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Bangka Belitung.  Dengan luas lahan sekitar 30 hektare saja, Insya Allah akan bisa dibangun PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) dengan kapasitas di atas 1.000 MW. Hal ini adalah sebuah prestasi yang cukup mencengangkan. Pada saat kita menjerit kekurangan listrik, ada teknologi hasil karya putra bangsa yang mampu memberikan solusi, namun belum kita manfaatkan. Indonesia termasuk negara yang sama sekali belum menggunakan teknologi nuklir sebagai pembangkit tenaga listirk, padahal jiran tetangga kita seperti  Australia, Jepang, Cina, Korea Selatan, Vietnam, dan juga Malaysia sudah menggunakannya.

Ketika saya tanya apakah Riau mempunyai peluang untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, mereka jawab mengapa tidak? Riau termasuk salah satu negeri yang aman dari goncangan gempa bumi, sehingga dianggap kawasan yang cukup aman untuk membangun PLTN. Apalagi Riau termasuk sebuah provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga keperluan akan energi listrik pada masa yang akan datang pasti akan semakin besar.  Karena itu sudah saatnya Riau melakukan hubungan kerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional, sehingga berbagai hasil temuan mereka terutama di bidang pangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi Riau sekarang sedang berjuang untuk meningkatkan produksi beras  melalui Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM). Selain meningkatkan luas areal penanaman padi, saya kira juga perlu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktifitas. 

Dengan memperpendek umur tanaman kita dapat memperbanyak masa tanam dua atau tiga kali dalam setahun. Dengan demikian, maka diharapkan produkifitas lahan pertanian yang semakin sulit untuk diperluas dapat ditingkatkan produktifitasnya  secara maksimal. Saya melihat orang Jepang memproduksi  padi di lahan sempit. 

Walaupun mereka tidak bisa panen dua atau tiga kali dalam setahun, karena ada musim dingin. Namun karena mereka menggunakan bibit unggul  serta menguasai teknologi pertanian  mutakhir, maka di  lahan yang terbatas pun mereka bisa memperoleh hasil yang mencukupi, bahkan mereka pernah mengekspor beras ke Indonesia pada saat Indonesia kekurangan beras.

Karena itu ajakan dari pimpinan Badan Tenaga Nuklir Nasional  untuk bekerja sama dengan  Balitbang Riau dan dua universitas di Riau yaitu Universitas Riau dan Universitas Islam Riau perlu disambut dengan baik.  Secanggih apapun teknologi yang mereka temukan jika tidak diaplikasikan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka tentulah teknologi itu sama sekali tidak ada gunanya. Bayangkan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini telah berdiri sejak tahun 1957, dan telah menghasilkan bermacam-macam hasil teknologi, namun karena kurang disosialisaikan, banyak masyarakat yang kurang memahami.  Termasuk teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir.

Berapa banyak kajian yang telah mereka lakukan, berapa banyak dana yang telah mereka habiskan dan mereka telah menemukan teknologi yang menjamin keamanan teknologi tersebut, namun karena political will pemerintah belum mendukung pembangunan PLTN tersebut, maka selama ini teknologi yang mereka temukan itu menjadi mubazir. Saya sangat sependapat dengan Rektor Universitas Riau Prof Dr Ashaludin Jalil bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir ini sudah saatnya untuk diaplikasikan di Indonesia dan  di Riau. Riau sangat memerlukan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Kita tidak ingin ada lagi desa-desa yang gelap gulita di Riau karena ketiadaan listrik. Apalagi kita sudah berazam ingin membangun dunia industri secara besar-besaran di Riau. Bahkan setiap desa seyogyanya  memiliki produk yang menjadi andalan masing-masing desa yang bersangkutan. Kalau tidak ada energi listrik, maka tak banyak produk yang bisa kita hasilkan, sehingga tusuk gigi pun perlu kita datangkan dari Cina.

Syukurlah dengan adanya Pekan olahraga Nasional (PON) yang akan digelar di Riau pada tahun 2012 mendatang, telah mendorong pemerintah pusat untuk mencukupi keperluan  listrik Riau. Insya Allah dalam waktu dekat Riau tidak lagi kekurangan listrik dalam jumlah yang terlalu besar. Ini adalah dampak positif yang sangat nyata dari diselenggarakannya PON XVIII di Riau. Namun dalam jangka panjang Riau tentu saja akan memerlukan energi yang cukup besar. Kita seharusnya tidak harus menunggu sampai potensi sumberdaya alam kita terkuras habis atau kualitas lingkungan hidup kita rusak berat baru kita berfikir untuk mencari energi alternatif. Mulai sekaranglah  kita seharusnya memikirkannya. Kita benar-benar berharap pada tahun 2020 nanti paling tidak sudah ada rencana pemerintah untuk membangun PLTN dengan kapasitas 10.000 Megawatt di Indonesia, dan 1.000 Megawatt di antaranya di  Riau. Insya Allah. Amin.***

chaidir

Filosofi Sungai
Chaidir
RIAUPOS > FEBRUARY 21, 2011

Dua kali Drs Achmad memenangkan pemilihan Bupati Rokan Hulu, dua kali pula ia bersama tim suksesnya melakukan selebrasi terjun ke Batang Lubuh, anak Batang Rokan, yang membelah ibu kota Rokan Hulu, Pasirpengaraian. Tentu basah kuyup.
Selebrasi itu manusiawi, sama seperti ketika Gonzales atau Irfan Bachdim mencetak gol, mereka berlari menengadah sambil satu jari mengacung ke langit dan tangan kanan memegang garuda di dada kiri.

Atau seperti selebrasi Christiano Ronaldo, berteriak histeris, mulut dan kedua tangannya seakan mau menerkam. Tak ada yang melarang. Namanya juga orang yang sedang dilanda kegembiraan luar biasa.

Tapi sesungguhnya, selebrasi nyebur ke sungai itu, bisa dipoles dengan aksentuasi filosofis, bahwa secara tak sengaja  dan tentu tak disadari sebenarnya ada nuansa simbolistik budaya sungai dalam selebrasi tersebut.

Riau sudah ditadirkan dialiri empat sungai besar yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakatnya. Ada Batang Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri. Keempat sungai ini berhulu di kaki Bukit Barisan, meliuk-liuk membelah hutan, gunung dan kampung, kemudian bermuara di Selat Melaka.

Puluhan anak-anak sungai entah anak kandung atau anak tiri bermuara ke rahim empat sungai besar tersebut, termasuklah Batang Lubuh yang membelah kota Pasirpengaraian itu.

Asal mula masyarakat di rantau ini, tinggal di tepi-tepi sungai dan berkembang dari kehidupan sungai. Sungai menjadi jalur transportasi, sebagai air minum, mandi, cuci, bahkan juga kakus. Sungai juga berperan penting dalam arus perdagangan.

Karena itu sungai membentuk tata nilai dan artifak-artifak budaya kehidupan. Interaksi masyarakat yang hidup di tepian sungai telah membentuk masyarakat yang berbudaya sungai sebagai pribadi yang terbuka, dan cepat beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Masyarakat juga mafhum terhadap dinamika, karena masyarakat sungai menyadari bahasa alam, sekali datang banjir sekali tepian berubah.

Taufiq Suryo menulis dalam blognya (30/10/2009), mengapa sungai mempunyai banyak belokan untuk mencapai muara; berbelok-belok, mengitari pematang, melintasi bukit? Karena sungai ingin berbagi teman, ia tahu banyak sekali rezim-rezim hidrologi yang harus ia lewati hingga dapat membentuk aliran air tawar yang bermanfaat bagi kehidupan alam, karena itu, buat apa cepat-cepat kembali ke laut yang asin?

Hemat saya, filosofi sungai yang ditulis Taufiq Suryo sangat menyentuh, tapi itu baru sebagian. Masih panjang bila hendak diuraikan satu persatu, betapa misalnya, sungai tak akan putus dipancung pedang, betapa rendah hatinya sungai, ia tidak mencari kursi di singgasana yang tinggi, tetapi mencari tempat di bawah-bawah, bahkan tak keberatan menempati tempat yang paling rendah.

Mengapa kita tidak kembali mencintai sungai? Bukankah sungai dengan airnya yang sejuk, menyucikan raga dan jiwa? Sungai tak pernah ingkar janji, senantiasa mengalir dari mata airnya. Sungai tetap sabar, kendati kesuciannya selalu dizolimi manusia.

Maka, selebrasi nyebur ke sungai, bolehlah ditiru oleh penguasa terpilih lainnya yang memerintah di tepi sungai. Yang dipinggir laut nyebur ke laut. Anggaplah simbol penyucian untuk tidak mengotori diri dengan korupsi, selalu rendah hati dan tekad  untuk selalu komit terhadap janji sosialisasi, persis filosofi sungai itu.***

dahlan iskan

Tekan Pencurian Listrik dengan Sistem Tender
Dahlan Iskan
RIAUPOS > FEBRUARY 3, 2011

Di India, badan otorita independen tak hanya untuk jalan tol (lihat bagian pertama tulisan saya kemarin), tapi juga untuk listrik. India memang punya cara sendiri membenahi kerumitan listriknya. ‘PLN’ New Delhi selalu rugi besar dan pelayanannya sangat parah. Pembenahan itu sudah diuji coba di negara bagian New Delhi yang tak lain juga ibu kota India.

Pemerintah negara bagian New Delhi sudah tak tahan lagi menanggung beban subsidi listrik. Kerugian ‘PLN’-nya dari tahun ke tahun terus meningkat. Padahal tarif listrik yang dikenakan pada masyarakat sudah cukup mahal. Jauh lebih mahal dari tarif listrik di Indonesia. Rata-rata sudah sekitar Rp1.000 per kWh (Indonesia rata-rata Rp730 per kWh).

Dengan tarif seperti itu, seharusnya listrik di New Delhi sudah tak lagi hidup mati. Tapi, kenyataannya gawat sekali. Sebulan, 30.000 pengaduan masuk ke ‘PLN’-nya New Delhi. Padahal jumlah pelanggannya hanya sekitar 4 juta orang (pelanggan Jakarta 3,7 juta, tahun lalu pengaduannya 5.000).

Penyebab utama kerugian itu ternyata di sistem penyaluran listrik. Peralatannya sudah tua dan, ini dia yang keterlaluan: pencurian listrik oleh penduduknya luar biasa. Kerugian tersebut kian lama kian besar sehingga ‘PLN’ New Delhi tidak mampu memperbaiki jaringan, mengganti trafo, dan akhirnya jadi pengemis subsidi.

Yang sangat memalukan: kebocoran listrik (loses) di New Delhi mencapai 53 persen. Bandingkan dengan loses di Indonesia yang tahun lalu sudah berhasil diturunkan jadi tinggal 9,85 persen. Loses yang tak masuk akal itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Petugas ‘PLN’ India kalah gesit oleh kepintaran rakyatnya mengakali meteran listrik. Operasi pemberantasan pencurian listrik tak pernah berhasil dilakukan. Hari ini diberantas, besok sudah mencuri lagi.

Saya sempat berkeliling bagian kota yang disebut Old Delhi. Saya masuk gang-gang yang kumuh di kota itu. Saya perhatikan kabel-kabel listriknya malang-melintang dan saling bergulat dengan serunya. Saya membayangkan betapa sulit memang mengatasi pencurian listrik di sana. Maka, sebagai senjata pamungkas, sampailah pada keputusan ini: mengubah sistem penyaluran secara radikal. Penyaluran listrik dikerjasamakan dengan swasta. Kalau swasta yang mengurus, mau tak mau menggunakan pendekatan untung-rugi. Petugas penertiban dari swasta akan lebih ampuh bekerja.

Untuk itu, diadakanlah tender. Pemerintah mencari rekan swasta untuk menyalurkan listrik di tiap wilayah.
Di New Delhi diadakan tiga paket tender: wilayah utara-barat, wilayah timur-tenggara, dan selatan-barat daya. Peminat tender itu ternyata cukup banyak. Mengapa? Tarif listrik yang rata-rata Rp1.000 per kWh rupanya cukup menarik bagi swasta. Itu akan berbeda kalau tarif listriknya masih rendah. Dengan tarif seperti itu, asal pencurian listriknya rendah, perusahaan sudah bisa untung.

Tingkat kebocoran itulah yang kemudian jadi pokok yang ditenderkan. Barang siapa bisa menurunkan loses paling rendah, dialah yang menang tender. Di wilayah Delhi utara-barat, grup Tata (konglomerat nomor satu India) memenangi tender tersebut. Waktu tender, Tata menawarkan: sanggup menurunkan loses dari 53 jadi 31 persen secara bertahap dalam lima tahun. Ternyata Tata mampu. Bahkan terlampaui jadi 24 persen. Dua tahun berikutnya menurun drastis lagi. Akhir Desember 2010, kebocoran listrik di Delhi sudah tinggal 13 persen.

Meski masih kalah oleh Jakarta (tahun lalu Jakarta berhasil menurunkan loses-nya jadi 8,3 persen), pencapaian itu luar biasa. Dalam delapan tahun turun dari 53 jadi 13 persen. Maka, Delhi Utara, setelah delapan tahun pembenahan, tercatat sebagai wilayah paling kecil kebocoran listriknya. Loses yang 13 persen tersebut sudah langsung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Di Indonesia kini sudah banyak daerah yang loses-nya tinggal 6 persen (sudah setara dengan Korea). Misalnya, di Surabaya Barat, Bukittinggi, Salatiga, dan banyak lagi. Namun, masih ada satu daerah lebih buruk dari New Delhi. Yakni, di Madura yang loses-nya masih 15 persen (sudah turun dari 24 persen dua tahun lalu tapi masih yang tertinggi di Indonesia).

Kalau saja dalam beberapa tahun ke depan loses di New Delhi bisa mencapai apa yang terjadi di Jakarta, perusahaan patungan swasta-pemerintah itu bisa meraih untung yang cukup. Maksudnya, cukup untuk terus memperbarui peralatan listriknya. Demikian juga, pemerintah negara bagian New Delhi tak lagi disusahkan oleh subsidi. Dengan penanggulangan seperti sekarang saja, penghematan subsidinya mencapai 3 miliar dolar AS (sekitar Rp 27 triliun) tahun lalu. Dan yang lebih penting, masyarakat tak ribut karena hidup mati listrik teratasi dan pengaduannya menurun drastis.
Dari mana perusahaan distribusi ini mendapat pasokan listriknya?

Di India, seperti juga di banyak negara, perusahaan listriknya tidak monopoli dari hulu sampai hilir, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, seperti PLN. Masing-masing negara bagian memiliki perusahaan khusus untuk menyalurkan listrik. Perusahaan-perusahaan distribusi itu masing-masing membeli listrik sendiri-sendiri pula dari perusahaan-perusahaan pembangkit listrik. Tiap tahun perusahaan distribusi listrik tersebut melakukan tender pembelian listrik. Perusahaan pembangkit yang menawarkan listrik termurah, dialah yang menang.

Bagaimana kalau perusahaan pembangkitnya itu berada jauh di selatan? Sedangkan New Delhi di Utara India, sebagaimana juga di negara lain, memiliki perusahaan transmisi secara nasional. Listrik dari pembangkit tersebut dialirkan ke perusahaan distribusi dengan cara membayar sewa transmisi. Dengan demikian, perusahaan transmisi mirip dengan perusahaan jalan tol. Mengenakan tarif untuk listrik yang lewat berdasar besarnya daya dan jauhnya jarak.

Di samping membeli listrik lewat tender seperti itu, perusahaan distribusi listrik kadang juga membeli listrik secara spot. Misalnya, kalau tiba-tiba ada lonjakan pemakaian listrik pada jam-jam tertentu. Mengingat banyaknya perusahaan distribusi dan perusahaan pembangkit, transaksi listrik itu terus terjadi sepanjang hari. Mirip dengan yang terjadi di bursa saham.

Dengan naiknya harga batubara dan gas belakangan ini, pembelian listrik dari perusahaan pembangkit juga naik. Itu memukul perusahaan distribusi mengingat tarif listrik pada pelanggan tak bisa mengikuti kenaikan harga beli listrik. Perusahaan-perusahaan distribusi itu pun lantas meminta kenaikan tarif listrik pada badan otorita yang independen tadi.

Di India, badan independen itulah yang menentukan tarif listrik. Bukan pemerintah atau DPR seperti di Indonesia. Komite tersebut memang ditunjuk pemerintah, tapi tidak bertanggung jawab pada pemerintah. Komite itu benar-benar independen. Seperti komite gaji wali kota dan anggota DPRD di Jepang. Di Jepang, gaji seorang bupati/wali kota dan anggota DPRD ditentukan komite yang ditunjuk Pemda. Anggota komite tersebut terdiri atas sembilan orang. Ada pengusahanya, petani, guru, pensiunan, dan sebagainya. Komite itulah yang menilai berapa sebaiknya gaji para pejabat tersebut.

Demikian juga komite listrik di India. Komite itu berisi berbagai unsur yang dianggap mengerti listrik dan bersifat independen. Komite tersebut bisa mewakili perasaan masyarakat, kalangan industri, dan bisa mengerti juga kesulitan perusahaan listrik. Tidak selalu permintaan kenaikan tarif dikabulkan. Komite akan membahas usul kenaikan tarif secara komprehensif. Perusahaan listrik akan dievaluasi dulu, apakah permintaan kenaikan tarif tersebut wajar atau tidak. Bisa saja setelah dievaluasi ternyata ketahuan kinerja perusahaan listrik tersebut yang kurang baik. Misalnya, loses-nya yang masih tinggi. Karena itu, di dalam komite tersebut terdapat ahli-ahli manajemen, ahli loses, ahli pembangkitan, dan seterusnya.

Sebaliknya, kalau secara objektif melihat tarif listrik sudah seharusnya naik, komite akan menaikkannya. Kalau tidak, perusahaan listrik tersebut akan merugi dan ujung-ujungnya akan hidup mati lagi. Sekali komite itu sudah menetapkan tarif listrik yang baru, pemerintah dan DPR tidak bisa ikut campur.

Adanya komite listrik maupun komite jalan tol ternyata menjadi solusi bagi negara demokrasi untuk mempercepat kemajuan pembangunan infrastrukturnya.***